It’s all about professionalism, not sex…!!!


Studi Kasus: Suatu ketika, penulis pernah melihat sebuah sosialisasi mengenai hasil sidang formatur suatu organisasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil tersebut, terdapat kesenjangan angka antara laki-laki dan perempuan dalam pemegang jabatan. Dari beberapa divisi yang ada, hanya satu pejabat perempuan, itu pun divisi keputrian. Lantas, beberapa perempuan angkat tangan, protes. “Mengapa tidak terdapat kesetaraan dalam organisasi ini, padahal kita (perempuan) juga anggota organisasi ini, dan memiliki hak yang sama dengan kalian (laki-laki)?” lebih kurang demikian artikulasinya. Kemudian mereka beberapa kali dengan kekeuh mengusungkan suatu terma “kesetaraan gender”.

Dari illustrasi singkat di atas, terlihat semacam kesadaran dari pihak wanita bahwa mereka tidak banyak dilibatkan dalam formasi suatu perkumpulan. Tak ayal mereka protes. Mereka menggunakan suatu argument “kesetaraan gender”. Secara sepintas, terlihat bahwa mereka melihat suatu ketidakberesan yang sedang terjadi terhadap diri mereka yang kemudian merangsang mereka untuk angkat bicara. Dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa pada saat itu mereka adalah pemerhati gender, pemerhati nasib perempuan.

Akan tetapi tanpa mereka sadari, pada saat itu sebenarnya mereka telah menjatuhkan suatu prinsip kesetaraan gender. Sebutlah profesionalitas. Mengapa penulis berpandangan bahwa mereka pada saat itu justru meruntuhkan gender? Hal ini karena mereka melihat ‘siapa’ yang menjabat, laki-laki atau perempuan? Semestinya, seorang yang memiliki pemahaman gender tidak akan mempermasalahkan hal ini. Karena gender tidak berbicara mengenai sex. Gender berbeda dengan sex. Sex adalah perbedaan biologis yang permanen, dan gender bersifat sosial dan terkonstruksi. Dalam hal ini, yang berperan adalah profesionalitas, bukan sex si pejabat.

Mengapa mereka mengedepankan identitas ‘perempuan’ dan membandingkannya dengan laki-laki? Mengapa mereka melihat kesetaraan itu terjadi jika jumlah person yang menjabat antara ‘laki-laki’ dan ‘perempuan’ harus setara? Tentunya karena mereka masih membedakan eksistensi perempuan dan laki-laki dalam perkumpulan tersebut. Artinya, protes semacam itu hanya muncul bagi mereka yang masih memiliki konstruksi ide bahwa laki-laki secara peran berbeda dengan perempuan. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir perbedaan tersebut, diperlukan semacam keseimbangan dalam jumlah kepengurusan, antara laki-laki dan perempuan. Bukankah dengan itu justru mereka semakin memperlebar jarak pembedaan laki-laki dan perempuan?

Mereka tidak menyadari bahwa di belakang pemerataan jumlah tersebut mereka masih memilki ide tentang pembedaan keduanya. Kalau mereka sudah memiliki ide kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, maka ‘siapa’ yang menjabat, laki-laki atau perempuan, bukan lagi suatu permasalahan.  Karena, laki-laki dan perempuan dalam hal ini sama, yang membedakan antar semua anggota adalah kemampuan masing-masingnya dalam mengemban suatu tanggung jawab, tidak penting apakah ia laki-laki atau perempuan. It’s all about professionalism, not sex…!!!

Kejanggalan berikutnya, menurut penulis, adalah divisi keputrian. Secara merata, banyak organisasi-organisasi yang memiliki divisi tertentu yang mengurus keputrian. Tidak kalah banyak juga lembaga yang secara utuh memperhatikan perempuan, sebutlah PKK atau sebagainya. Perlu diperhatikan, lembaga atau sub lembaga tersebut mengedepankan identitas ‘keputrian’. Sebuah identitas ditekankan adalah untuk membedakan dengan yang lainnya. Jika menggunakan terma insiders dan outsiders, penempelan identitas ‘keputrian’ secara langsung dan tidak langsung telah menetapkan kaum putri/perempuan sebagai insiders/minna dan laki-laki adalah outsiders/minhum. Sekali lagi, bukankah ini justru semakin meperjelas pembedaan kedua identitas tersebut.

Apalagi jika ditilik lebih jauh kegiatan dari lembaga/sub lembaga tersebut yang tidak jauh dari jahit-menjahit, tata boga, merangkai bunga, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan semacam itu justru semakin memperkental pembagian job secara seksis, bahwa yang bertanggung jawab dalam bidang masak-memasak dan yang sejenisnya adalah perempuan. Dan laki-laki bekerja di luar mencari nafkah yang dengannya secara otomatis laki-laki diidentikkan dengan penyangga hidup perempuan. Padahal, jika hal ini diteruskan, justru akan memperkuat konsp double burden bagi perempuan. Double burden yang dimaksud adalah pembagian job secara seksis menjadikan tanggung jawab domestik adalah milik perempuan, sehingga apabila ia memiliki aktifitas di luar, ia juga tidak bisa melepaskan tanggung jawab asal (baca: domestik) tersebut. Double burden, beban di rumah, dan beban di tempat kerja. Kesimpulannya, tidak perlu lagi ada lembaga yang menekankan identitas sex perempuan. Karena identitas disebutkan untuk membedakan dengan yang lain. Karena hal ini hanya menjadikan jenis kelamin sebagai tolok ukur pembedaan, padahal gender tidak berbicara tentang jenis kelamin. Sekali lagi, it’s all about professionalism, not sex…!!!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s