Pemilu itu Lelang Jabatan?


Dimuat di rubrik opini Padang Ekspress 26 Maret 2014

http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=4663

Tiga dari empat al-Khulafa’ al-Rasyidun adalah orang Miskin. Abu Bakar pada awalnya memang seorang saudagar yang dihormati, akan tetapi ia menghabiskan hartanya untuk memerdekakan budak. Umar bahkan menganggap jabatan sebagai Amir Mu’minin bukanlah jabatan profesional yang harus digaji sehingga ia mencari kerja sampingan untuk makan dia dan keluarga hari demi hari. Ali, dalam sebuah riwayat, adalah pekerja serabutan meskipun ia adalah Khalifah. Ia bahkan pernah bekerja dan dibayar sebagai pembawa air untuk seorang perempuan. Hanya Usman lah yang tetap kaya hingga akhir hidupnya. Akan tetapi, pengangkatannya sebagai Khalifah ketiga sama sekali tidak melibatkan kekayaannya.

Kenyataan di atas tentu saja tidak bisa dianggap sebagai syarat atau ciri yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sejarah memperlihatkan bahwa kenyataan tersebut hanyalah salah satu fragmen sejarah dimana waktu itu pola dan bentuk pemerintahan di Arab belum memiliki asas yang pasti. Oleh sebab itu, kenyataan tersebut tidak bisa diterapkan sebagai sebuah kaidah untuk melihat siapakah yang layak menjadi pemimpin saat ini. Menerapkan kenyataan di atas secara positif terhadap kualifikasi pemimpin untuk saat ini tentu saja merupakan usaha yang kontra-produktif.
Meskipun begitu, menarik memperhatikan bahwa demokrasi Indonesia saat ini bertolak belakang dari apa yang terlihat dari informasi di awal. Apakah ini merupakan wujud perkembangan zaman? Tentu saja abad XXI tidak bisa begitu saja disamakan dengan abad VII. Akan tetapi, menganggap ongkos politik berkembang sepanjang zaman, dimana saat ini jalan menuju pemerintahan tidak butuh modal sementara saat ini butuh modal luar biasa, tentu saja adalah pandangan yang tidak bisa diterima. Terlepas dari perdebatan mengenai ongkos politik, baik pada tataran konstitusi maupun etika, pencalonan seorang wakil rakyat atau pemimpin tingkat Nasional hingga tingkat terbawah membutuhkan dana yang tidak sedikit adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri di Indonesia. Pencalonan menjadi walikota atau gubernur diperlukan modal milyaran, maka untuk pencalonan presiden tentu lebih besar lagi.
Lupakan dulu kecurigaan tentang money politik atau praktik-praktik kampanye terlarang lainnya. Perhatikan saja elemen-elemen yang digunakan dalam kampanye politik saat ini. Setiap partai yang terlibat begitu getol mempromosikan dirinya sebagai calon pemimpin dan wakil rakyat yang paling tepat bagi Indonesia. Mereka memasang iklan dimana-mana. Poster ukuran besar dipasang di pinggiran atau melintasi langit jalan raya. Poster yang lebih kecil dipasang mulai dari tempat umum seperti dinding-dinding kantor atau mesjid hingga dinding WC umum, dan di properti pribadi seperti dinding-dinding rumah penduduk. Bendera dipasang di setiap sudut rumah. Sejumlah orang menggunakan sepeda motor berkonvoi keliling kota dengan pegangan bendera sambil menciptkan suasana bising dengan klakson dan gas.
Media cetak dan elektronik juga alat promosi yang digemari partai politik. Beberapa bulan terakhir setiap partai melakukan kampanye politiknya melalui koran-koran, radio, dan televisi. Mulai dari yang melakukan orasi-orasi kebangsaan hingga yang mengadakan kuis-kuis berlatar capres dan cawapres. Semua orang kenal dengan Abu Rizal Bakri, Hari Tanoe yang berkolaburasi dengan Wiranto, dan Surya Paloh. Tiga nama ini menjadi figur penting dalam kampanye melalui televisi karena masing-masing adalah pemilik channel TV swasta ternama di Indonesia. Faktor ini menjadikan periklanan melalui media televisi menjadi semakin gencar. Semua itu adalah elemen-elemen yang diadakan dengan uang. Pencetakan poster dan bendera dalam jumlah puluhan ribu lembar tentu saja bukan dana yang sedikit. Sudah jamak diketahui, pengiklanan di media cetak dan elektronik juga membutuhkan dana yang besar.
Mengkalkulasikan ongkos kampanye secara tepat tentu saja sangat sulit, atau bahkan tidak mungkin. Akan tetapi, melihat figur-figur baik yang telah maupun yang belum mengumumkan pencalonan presiden secara resmi, semua ongkos untuk elemen kampanye tersebut menjadi masuk akal. Abu Rizal Bakrie, Harie Tanoe, Dahlan Iskan, dan Surya Paloh adalah orang-orang terkaya di Indonesia. Nama-nama lain seperti Jokowi, Prabowo, Hatta Rajasa dan Gita Wiryawan tidak bisa diabaikan. Selain sebagai politisi, mereka adalah pengusaha dengan latar belakangnya masing-masing.
Disamping kekayaan pribadi tersebut, dukungan-dukungan dari partai dan donatur-donatur ikut serta dalam pembiayaan kampanye ini. Artinya, melihat dari segi elemen-elemen yang digunakan dalam kampanye, maupun sumber dana yang digunakan untuk membiayainya, ongkos besar politik adalah kesimpulan yang tidak bisa ditolak.
Geliat politik yang begitu riuh memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pemilu tak ubahnya seperti proses pelelangan dengan ‘jabatan pemimpin’ sebagai komoditi dan tanah Indonesia sebagai pasarnya. Tidak mengherankan jika jamak mengkhawatirkan siapa pun yang akan menjadi pemenang lelang ini akan menjadikan ‘jabatan’ sebagai bahan mentah lalu diproduksi secara ekonomis sebagai pembayar modal yang telah dikeluarkan. Olahan bahan mentah tersebut akan menjadi produk-produk barang jadi berupa tindakan korupsi yang semakin hari semakin ‘menguruskan’ petani dan pedagang kecil di Indonesia, dan semakin ‘membuncitkan’ mereka-mereka yang kaya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s